KEBIJAKAN PENDIDIKAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut dengan pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain, seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan. Salah satunya dalam bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sebab biasanya kualitas kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Tidak hanya itu, dengan adanya pendidikan, manusia juga dapat mencapai pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Bukan hal yang istimewa lagi jika banyak orang berlomba-lomba untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.
Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan, terbukti dari adanya salah satu peraturan yang mengatur tentang pendidikan.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 juga dinyatakan bahwa tujuan kita membentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat survive di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Kenyataannya, dewasa ini Indonesia dilanda dan masih berada di tengah– tengah krisis yang menyeluruh. Kita dilanda oleh krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum, krisis kebudayaan, dan tidak dapat disangkal juga kita mengalami krisis pendidikan. Memang pendidikan tidak terlepas dari  kehidupan politik, ekonomi, hukum dan kebudayaan suatu bangsa. Bukankah pendidikan merupakan proses pembudayaan, dan kebudayaan itu sendiri berkembang karena pendidikan? dengan demikian di dalam masa krisis dewasa ini ada dua hal yang menonjol yaitu:

1) Bahwa  pendidikan tidak terlepas dari keseluruhan hidup manusia di dalam segala aspeknya yaitu politik, ekonomi dan kebudayaan.

2) Krisis yang di alami oleh bangsa Indonesia merupakan pola refleksi dari krisis pendidikan nasional.

Dengan begitu, peranan kebijakan pendidikan tidak bisa terlepas dari hal ini. Perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan sangat diperlukan dalam menghadapi sebuah kehidupan global seperti sekarang ini. Kebijakan Pendidikan digunakan sebagai landasan dalam perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pada makalah ini kami akan membahas tentang “Kebijakan Publik dan Pendidikan”.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apakah yang dimaksud dengan Kebijakan Publik?

2.      Bagaimana bentuk-bentuk Kebijakan Publik?

3.      Bagaimana Kebijakan Pendidikan dan Karakteristik Kebijakan Pendidikan?

4.      Apa saja Masalah Kebijakan Publik?

5.      Apa saja Agenda Kebijakan Publik?

6.      Bagaimana Hasil Kebijakan Publik?

7.      Bagaimana Proses Regulasi Kebijakan Pendidikan?

8.      Apa Faktor Penetu Dilaksanakannya Kebijakan Atau Tidaknya Suatu Kebijakan Publik?

9.      Siapa saja Aktor Dan Pelaku Pembuat Kebijakan Publik Dan Pendidikan?

10.  Apa saja Sumber Kebijakan Publik dan Pendidikan?

C.    Tujuan

Untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan Kebijakan Publik

Untuk mengetahui Bagaimana bentuk-bentuk Kebijakan Publik

Untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Pendidikan dan Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Untuk mengetahui Apa saja Masalah Kebijakan Publik

Untuk mengetahui Apa saja Agenda Kebijakan Publik

Untuk mengetahui Bagaimana Hasil Kebijakan Publik

Untuk mengetahui Bagaimana Proses Regulasi Kebijakan Pendidikan

Untuk mengetahui Apa Faktor Penetu Dilaksanakannya Kebijakan Atau Tidaknya Suatu Kebijakan Publik

Untuk mengetahui Siapa saja Aktor Dan Pelaku Pembuat Kebijakan Publik Dan Pendidikan

Untuk mengetahui Apa saja Sumber Kebijakan Publik dan Pendidikan